Kementerian PAN - RI
 
DAFTAR PERIZINAN YANG DITERBITKAN  KABUPATEN BANYUMAS
TOTAL PERIZINAN :  79
NO
NAMA/JENIS/MACAM PERIZINAN
DASAR HUKUM
TUJUAN/URGENSI/MANFAAT
ISI KETENTUAN PERIZINAN
SYARAT BIAYA (Rp.) WAKTU
1 Izin gangguan (HO) Perda Kab banyumas No 9 Tahun 2001 tentang retribusi Izin gangguan  Izin ketertiban dan pengawasan terhadap pemakaian tempat-tempat usaha agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan serta untuk peningkatan PAD  Usaha yang dijalankan agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan dan penetapan besarnya retribusi yang harus dibayar   
2 Izin Membangun bangunan (IMB) Perda Kab banyumas No. 6 Tahun 1995 tentang bangunan  Untuk pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan fisik agar sesuai dengan tata ruang serta keselamatan bangunan dan untuk peningkatan PAD  Bangunan agar disesuaikan dengan perencanaan dan tidak melanggar Garis Sempadan Bangunan serta penetapan besanya retribusi yang harus dibayar   
3 Izin Usaha Perdagangan Perda Kab Banyumas No. 6 Tahun 2001 tentang retribusi izin usaha perdagangan sebagaimana telah diubah dengan perda kab banyumas No. 17 Tahun 2005  Untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, kepastian berusaha, pengembangan usaha dan memberikan perlindungan terhadap pengusaha di sektor perdagangan serta untuk peningkatan PAD  Usaha perdagangan yang dijalankan agar sesuai dengan ketentuan dan penetapan besarnya retribusi yang harus dibayar   
4 Izin Usaha Angkutan Perda kab banyumas No. 15 Tahun 2005 tentang izin usaha angkutan  Untuk ketertiban dan pembinaan terhadap usaha jasa angkutan serta untuk peningkatan PAD  Usaha angkutan yang dijalankan gar memberikan kenyamanan kepada penumpang dan penetapan besarnya retribusi yang harus dibayar   
5 Izin Usaha Rumah Makan Perda Kab Banyumas No. 1 Tahun 1993 tentang Usaha rumah makan  Untuk ketertiban dan pembinaan serta untuk meningkatkan kualitas hygeinis dan sanitasi terhadap para pengusaha rumah makan  Agar memperhatikan Mutu dan pelayanan usaha rumah makan   
6 Izin Usaha Salon Kecantikan Perda Kab Banyumas No. 11 Tahun 1994 tentang Usaha Salon Kecantikan  Untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha salon kecantikan  Agar memperhatikan mutu pelayanan terhadap penggunan jasa salon kecantikan   
7 Izin Usaha Hotel Melati Perda Kab Banyumas No. 37 Tahun 1995 tentang Usaha hotel melati  Untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha hotel  Agar memperhatian mutu pengelolaan dan pelayanan kepada tamu hotel   
8 Izin Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata Keputusan Bupati Banyumas No. 81 Tahun 2001 tentang usaha jasa perjalanan wisata  Untuk ketertiban dan pembinaan terhadap usaha jasa biro perjalanan wisata  Usaha jasa biro perjalanan agar sesuai dengan ketentuan dan memperhatian kenyamanan pengguna jasa   
9 Izin Usaha Penggilingan Padi Perda Kab Banyumas No. 7 Tahun 1992 tentang perusahaan penggilingan padi, Huller dan Penyosohan Beras  Untuk ketertiban dan pembinaan serta pengawasan terhadap usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras guna terciptanya suasana kegiatan usaha yang sehat dan dinamis  Untuk penggilingan padi yang dijalankan sesuai dengan ketentuan   
10 Izin Pertambangan Bahan Galian Golongan C Perda Kab Banyumas No. 39 Tahun 1995 tentang usaha pertambangan daerah  Untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadpa eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pengakutan bahan galian golongan c serta memelihara kelestarian lingkungan hidup dan untuk peningkatan pad  Usaha pertambangan yuang dijalankan sesuai dengan ketentuan dan tidak merusak lingkungan serta penetapan besarnya retribusi yang harus dibayar   
11 Izin Pemakaian Air Bawah Tanah Perda Kab Banyumas No. 40 Tahun 1995 tentang Pengelolaan aiar bawah tanah  Untuk pengawasan dan pengendalian terhadap pengambilan iar bawah tanah serta untuk peningkatan PAD  Pengambilan air bawah tanah agar sesuai dengan ketentuan dan penetapan besarnya retribusi yang harus dibayar   
12 Izin Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Daerah Perda Kab Banyumas No. 10 Tahun 2001 tentang retribusi pemakaian kekayaan pemerintah daerah  Untuk ketertiban dan pengendalian terhadap pemakaian serta untuk peningkatan PAD  Pemakai tanah milik Pemerintah Daerah agar sesuai dengan ketentuan dan penetapan besarnya retribusi yang harus dibayar   
13 Izin Usaha Jasa Konstruksi Perda Kab Banyumas No. 8 Tahun 2001 tentang retribusi usaha jasa konstruksi  Untuk pengendalian dan pengawasan terhadap usaha jasa konstruksi serta usaha jasa konsultan sesuai norma dan tata cara perusahaan dibidang jasa konstruksi serta untuk peningkatan PAD     
14 Untuk pengendalian dan pengawasan terhadap usaha jasa konstruksi serta usaha jasa konsultan sesuai norma dan tata cara perusahaan dibidang jasa konstruksi serta untuk peningkatan PAD Perda Kab Banyumas No. 4 Tahun 2003 tentang pedagang kaki lima  Untuk ketertiban dan pengendalian terhadap pedagangan kaki lima     
15 Izin Lokasi Peraturan Meneg agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi  Untuk pengarahan lokasi dan pembebasan tanah serta sebagai izin pemindahan hak dan izin untuk penggunakan tanah dalam rangka penanaman modal  Tanah yang dibebaskan agar segera diajukan permohonan haknya dan dimanfaatkan sesuai dengan perencanaan   
16 Izin Usaha Pasar Modern Perda Kab Banyumas No. 4 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pasar Modern  Untuk ketertiban dan pengendalian terhadap usaha pasar modern serta untuk peningkatan PAD  Pengusaha agar menjalin kemitraan dengan usaha kecil menengah yang ada serta penetapan besarnya retribusi yang harus dibayar   
17 Izin Reklame / Pajak reklame Perda Kab Banyumas No. 9 Tahun 1988 tentang Pajak Reklame  Untuk ketertiban dan pengendalian pemasangan reklame serta untuk peningkatan PAD  Reklame yang dipasang agar memperhatikan estetika lingkungan serta penetapan besarnya retribusi yang harus dibayar   
18 Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol Keputusan Bupati Banyuman No. 129 Tahun 1999 tentang izin tempat penjualan minuman beralkohol  Untuk ketertiban dan pengendalian usaha penjualan minuman beralkohol  Usaha penjualan minuman beralkohol agar memperhatikan ketentuan yang berlaku   
19 Izin Usaha rekreasi Hiburan Umum Perda Kab Banyumas No. 3 Tahun 1999 tentang Rekreasi hiburan umum  Untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian bagi usaha rekreasi dan hiburan umum  Usaha yang dijalankan agar berjalan dengan tertib   
20 Izin Pendirian SPBU Keputusan Bupati Banyuman No. 73 Tahun tentang Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten banyumas  Untuk pembinaan, pengarahan, pengawasan dan menciptakan dunia usaha yang sehat serta peningkatan PAD  Pendirian SPBU agar sesui dengan ketentuan yang berlaku   
21 Tanda Daftar Perusahaan Perda Kab Banyumas No. 4 Tahun 2005 tentang Tanda daftar perusahaan  Untuk pembinaan, pengarahan, pengawasan terhadap usaha industri  Perusahaan yang dijalankan agar sesuai dengan ketentuan   
22 Tanda Daftar Industri Keputusan Memperindag No. 590/ MPP/Kep/10/99 perihal ketentuan dan tata cara pemberian izin usaha industri, izin perluasan dan TDI  Untuk pembinaan, pengarahan, pengawasan terhadap usaha industri  Industri yang dijalankan agar sesuai dengan ketentuan   
23 Tanda Daftar Gudang Perda Kab Banyumas No. 3 Tahun 2005 tentang tanda daftar gudang  Untuk ketertiban dan pengendalian pemanfaatan gudang  Gudang agar dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan   
24 Izin Trayek Perda Kab Banyumas No. 16 Tahun 2005 tentang retribusi izin trayek  Legalisasi kendaraan angkutan penumpang umum serta untuk peningkatan PAD  Tujuan/jurusan angkutan penumpang dan jadwal perjalanan yang tetap serta teratur serta penetapan besarnya retribusi yang harus dibayar   
25 Kartu Pengawasan Perda Kab Banyumas No. 16 Tahun 2005 tentang retribusi izin trayek  Legalisasi kendaraan dalam perjalanan serta untuk peningkatan PAD  Dokumen perjalanan yang wajib dibawa pada saat mengoperasikan kendaraan serta penetapan besarnya retribusi yang harus dibayar   
26 Izin Insidentil Perda Kab Banyumas No. 16 Tahun 2005 tentang retribusi izin trayek  Penggantian dokumen perjalanan pada saat beroperasi atau beroperasi tidak sesuai dengan trayek yang dimiki serta untuk peningkatan PAD  Dispensasi perjalanan karena dokumen asli masih dalam proses serta penetapan besarnya retribusi yang harus dibayar   
27 Izin Penempatan Barang Perda Kab Banyumas No. 5 Tahun 2003 tentang pengelolaan pasar  Untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian penempatan pedagang di pasar serta untuk peningkatan PAD  Mengatur pedagangan yang berjualan didalam pasar serta penetapan besarnya retribusi yang harus dibayar   
28 Izin Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas Perda Kab Banyumas No. 13 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan  Legalisasi penggunaan jalan yang dipergunakan selain untuk kepentingan lalu lintas  Dispensasi penggunaan jalan yang dipergunakan selain untuk kepentingan lalu lintas   
29 Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan Barang Berbahaya Peraturan Menteri Perdagangan No. 04/M.DAG/PER/2/2006 tentang tata cara pemberian surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol  Legalisasi usaha penjualan bahan berbahaya dan mencegah penyalahgunaannya  Bahan berbahaya agar digunakan sebagaimana mestinya   
30 Izin Pemakaian Tanah Jalan Perda Kab Banyumas No. 10 Tahun 2001 tentang retribusi pemakaian kekayaan pemerintah daerah  Untuk ketertiban dan pengendalian terhadap pemakaian tanah jalan serta untuk peningkatan PAD  Penetapan retribusi pemakaian tanah-tanah jalan sesuai dengan ketentuan dan penetapan besarnya retribusi yang harus dibayar   
31 Izin Pemanfaatan/Sewa Alat Berat Perda Kab Banyumas No. 10 Tahun 2001 tentang retribusi pemakaian kekayaan pemerintah daerah  Untuk ketertiban dan pengendalian terhadap pemanfaatan alat berat serta untuk peningkatan PAD  Penetapan retribusi pemanfaatan/sewa alat berat sesuai dengan ketentuan dan penetapan besarnya retribusi yang harus dibayar   
32 Izin Pemeriksaan di Laboratorium Pemerintah Daerah Perda Kab Banyumas No. 1 Tahun 2002 tentang retribusi pemeriksaan di laboratorium pemerintah daerah  Untuk ketertiban dan pengendalian terhadap pemanfaatan laboratorium dan untuk peningkatan PAD  Penetapan retribusi pemeriksaan laboratorium sesuai dengan ketentuan dan penetapan besarnya retribusi yang harus dibayar   
33 Izin Pembuangan Air Limbah Perda Provinsi Jawa Tengah No. 20 Tahun 2003 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air lintas kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah  Pengendalian pemcemaran air dan sumber air  Pembuangan air limbah ke air atau sumber air sesuai dengan standar baku mutu   
34 Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah Kepmenkop UKM No. 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan, pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi  Untuk ketertiban dan pemberian legalitas perkoperasian  Koperasi yang dijalankan agar sehat, efisien, tangguh dan mandiri   
35 Persetujuan Prinsip dan Pendaftaran Usaha Peternakan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 404/Kpts/OT.210/6/ 2002 tentang Pedoman Perizinan Dan Pendaftaran Usaha Peternakan  Untuk pengawasan dan pembinaan serta menciptakan iklim usaha yang kondusif di bidang peternakan.

 
Persetujuan terhadap izin dan pendaftaran usaha peternakan.

 
 
36 Akta Izin Ketel Uap UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

 
Untuk pembinaan dan pengawasan pemakaian ketel uap serta perlindungan bagi para pekerja.  Pemakaian ketel uap agar sesuai dengan ketentuan sehingga keselamatan kerja terjaga.   
37 Pengesahan Pemakaian Bejana Tekan Permenakertrans No. Per.01/MEN/ 1982 tentang Bejana Tekan  Untuk pembinaan dan pengawasan pemakaian bejana tekan serta perlindungan bagi para pekerja.  Pemakaian bejana tekan agar sesuai dengan ketentuan sehingga keselamatan kerja terjaga.   
38 Izin Pemakaian dan Pemasangan Lift. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

 
Untuk pembinaan dan pengawasan pemakaian serta pemasangan lift maupun perlindungan bagi para pengguna lift.  Pemasangan dan pemakaian lift agar sesuai dengan ketentuan sehingga keseiamat an pengguna akan terjaga.   
39 Pengesahan pemakaian instalasi alarm kebakaran otomatis. Permenaker No. Per.02/MEN/1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Otomatik

 
Untuk pembinaan dan pengawasan pemakaian instalasi alarm kebakaran otomatis serta perlindungan bagi para pengguna bangunan.  Instalasi alarm otomatis agar dapat berfungsi dengan baik.

 
 
40 Pengesahan pemasangan dan pemakaian pesawat tenaga dan produksi Permenaker No. Per.04/MEN/1985 tentang Pesawat Tenaga dan Produksi

 
Untuk pembinaan dan pengawasan terhadap pemakaian pesawat tenaga dan produksi serta perlindungan bagi para pekerja.  Pemakaian pesawat tenaga dan produksi agar sesuai dengan ketentuan sehingga keselamatan tenaga kerja terjaga.   
41 Pengesahan pemasangan dan pemakaian pesawat angkat dan angkut Permenaker No. Per.05/MEN/1985 tentang Pesawat Angkat dan Angkut

 
Untuk pembinaan dan pengawasan pemakaian alat angkat dan angkut serta perlindungan bagi para pekerja.  Pemakaian alat angkat dan angkut agar sesuai dengan ketentuan sehingga keseiamat an tenaga kerja terjaga.   
42 Pengesahan pemasangan dan pemakaian instalasi penyalur petir. Permenaker No. Per.02/MEN/1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir

 
Untuk pembinaan, pengawasan terhadap pemasangan dan pemakaian instalasi penyalur petir serta perlindungan bagi para pengguna bangunan.  Pemasangan dan pemakaian instalasi penyalur petir agar sesuai dengan ketentuan sehingga keselamatan peng guna bangunan terjaga.

 
 
43 Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja Keputusan Menakertrans No. 229/ MEN/2003 tentang Pendi rian Lembaga Pelatihan Kerja

 
Untuk monitoring dan mendapatkan informasi secara tepat calon tenaga kerja yang ada.

 
Lembaga pelatihan kerja yang dikelola agar sesuai dengan ketentuan.

 
 
44 Izin Pendirian Bursa Kerja Khusus Kep. Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri No. Kep.131/DPPTKDN/XI/ 2004.  Untuk pengawasan dan monitoring calon tenaga kerja yang lewat Bursa Kerja Khusus.

 
Bursa kerja khusus yang dijalankan agar sesuai dengan ketentuan.

 
 
45 Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus Perda Kab. Banyumas No. 2 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Kursus.

 
Untuk pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga kursus dan perlindungan kepada masyarakat terhadap penyalahgunaan lembaga kursus.  Lembaga kursus yang diselenggarakan agar sesuai dengan ketentuan.

 
 
46 Izin Pendirian Sekolah Kep.Mendiknas No.060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

 
Untuk meningkatkan sarana pelayanan pendidikan dan meningkatkan akses pendidikan serta SDM.  Sekolah yang akan didirikan agar sesuai dengan ketentuan.

 
 
47 Akreditasi Sekolah SMA/SMK Negeri/Swasta Kep.Mendiknas No.087/U/2002 tentang akreditasi sekolah  Untuk meningkatkan mutu sekolah.  Akreditasi Sekolah SMA/SMK Negeri/Swasta   
48 Pembukaan Program Keahlian Baru. Kep.Mendiknas No.0490/4/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan.

 
Untuk memberikan kesempatan sekolah membuka program baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  Program Keahlian Baru yang dibuka agar sesuai dengan ketentuan.

 
 
49 Program Re-Engineering (Penataan) Program Keahlian SMK Kep.Mendiknas No.049-/4/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan.  Untuk penataan sekolah dan akses pendidikan.  Program Re-Engineering (Penataan) Program Keahlian SMK agar sesuai dengan ketentuan.   
50 Rekomendasi Persetujuan Penyelenggaraan Undian Gratis Kep.Mensos No.73/HUK/2002 tentang Juklak Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis.

 
Untuk menghindari dampak negatif yang timbul dari penyelenggaraan undian berhadiah.

 
Penyelenggaraan undian ber hadiah agar sesuai dengan ketentuan.

 
 
51 Pengumpulan Sumbangan Sosial Kep.MensosNo.56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat.

 
Untuk melindungi masyarakat terhadap penyelenggaraan pengumpulan sumbangan dan disalurkan kepada yang membutuhkan.  Pengumpulan sumbangan dan penyalurannya agar sesuai dengan ketentuan.

 
 
52 Rekomendasi Izin Ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kep.Mensos No.33/HUK/1992 tentang Ketentuan Ziarah di IMP.  Untuk ketertiban berziarah guna menghormati arwah dan jasa para pahlawan.  Ziarah agar dilaksanakan dengan tertib.

 
 
53 Izin Apotek Kep. Menkes No. 1189A/ Menkes/SK/X/1999 tentang Wewenang Penetapan Izin di Bidang Kesehatan  Untuk pembinaan dan pengawasan terhadap pedagang obat.

 
Obat yang diperdagangkan harus sesuai dengan ketentuan.

 
 
54 Izin Apoteker Pengganti Kep. Menkes No. 1189A/Menkes/SK/ X/1999 tentang Wewenang Penetapan Izin Di Bidang Kesehatan  Untuk memenuhi kebutuhan akan apoteker.

 
Apoteker penganti dapat bekerja sebagaimana mestinya dan tidak merugikan konsumen.   
55 Izin Apoteker Pendamping Kep. Menkes No. 1189A/Menkes/SK/ X/1999 tentang Wewenang Penetapan Izin Di Bidang Kesehatan  Untuk memenuhi kebutuhan akan apoteker.

 
Apoteker pendamping dapat bekerja sebagaimana mestinya dan tidak merugikan konsumen.   
56 Izin Kerja Apoteker Kep. Menkes No. 1189A/Menkes/SK/ X/1999 tentang Wewenang Penetapan Izin Di Bidang Kesehatan  Untuk pembinaan dan pengawasan kerja apoteker.

 
Kerja apoteker agar sesuai dengan ketentuan.

 
 
57 Izin Penyelenggaraan OPTIKAL Kep. Menkes No. 1189A/ Menkes/SK/ X/1999 tentang Wewenang Penetapan Izin Di Bidang Kesehatan  Untuk pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan OPTIKAL.

 
OPTIKAL yang diselenggara kan agar sesuai dengan ketentuan.

 
 
58 Izin Kerja Refrasionis Optisien Kep. Menkes No. 1189A/Menkes/SK/ X/1999 tentang Wewenang Penetapan Izin Di Bidang Kesehatan  Untuk pembinaan dan pengawasan kerja Refrasionis Optisien.

 
Kerja refrasionis optisien agar sesuai dengan ketentuan.

 
 
59 Izin Tukang Gigi Kep. Menkes No. 1189A/Menkes/SK/ X/1999 tentang Wewenang Penetapan Izin Di Bidang Kesehatan  Untuk pembinaan dan pengawasan terhadap tukang gigi.

 
Tukang gigi yang diselenggara kan agar sesuai dengan ketentuan dan tidak merugikan konsumen.   
60 Izin Praktek Bersama Dokter Spesialis Permenkes No. 920/Men.Kes/Per/XII/ 86 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta Di Bidang Medik  Untuk pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan praktek bersama dokter spesialis.  Penyelenggaraan praktek ber sama dokter spesialis agar sesuai dengan ketentuan dan tidak merugikan pasien   
61 Izin Praktek Bersama Dokter Umum Kep. Menkes No. 1189A/Menkes/SK/ X/1999 tentang Wewenang Penetapan Izin Di Bidang Kesehatan  Untuk pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan praktek bersama dokter umum.  Penyelenggaraan praktek ber sama dokter umum agar sesuai dengan ketentuan dan tidak merugikan pasien.   
62 Izin Praktek Berkelompok Dokter Gigi Kep. Menkes No. 1189A/ Menkes/SK/ X/1999 tentang Wewenang Penetapan Izin Di Bidang Kesehatan  Untuk pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan praktek berkelompok dokter gigi-

 
Penyelenggaraan praktek ber kelompok dokter gigi agar sesuai dengan ketentuan dan tidak merugikan pasien.   
63 Izin Rumah Bersalin Kep. Menkes No. 1189/V Menkes/SK/ X/1999 tentang Wewenang Penetapan Izin Di Bidang Kesehatan  Untuk pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan rumah bersalin.  Penyelenggaraan rumah ber salin agar sesuai dengan ketentuan dan tidak merugikan pasien.   
64 Izin Praktek Dokter Spesialis Kep. Menkes No. 1189A/Menkes/SK/ X/1999 tentang Wewenang Penetapan Izin Di Bidang Kesehatan  Untuk pembinaan dan pengawasan praktek dokter spesialis.

 
Dokter spesialis yang membuka praktek agar sesuai dengan ketentuan dan tidak merugikan pasien.   
65 Izin Praktek Dokter Umum Kep. Menkes No. 1189A/Menkes/SK/ X/1999 tentang Wewenang Penetapan Izin Di Bidang Kesehatan  Untuk pembinaan dan pengawasan praktek dokter umum.

 
Dokter umum yang membuka praktek agar sesuai dengan ketentuan dan tidak merugikan pasien   
66 Izin Praktek Bidan Swasta Kep. Menkes No. 1189A/Menkes/SK/ X/1999 tentang Wewenang Penetapan Izin Di Bidang Kesehatan  Untuk pembinaan dan pengawasan terhadap praktek bidan swasta.

 
Bidan swasta yang membuka praktek agar sesuai dengan ketentuan dan tidak merugikan pasien   
67 Izin Toko Obat Kep. Menkes No. 1189A/Menkes/SK/ X/1999 tentang Wewenang Penetapan Izin Di Bidang Kesehatan  Untuk pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran obat.

 
Obat yang beredar agar sesuai dengan ketentuan.   
68 Izin Kerja Asisten Apoteker Kep. Menkes No. 1189A/Menkes/SK/ X/1999 tentang Wewenang Penetapan Izin Di Bidang Kesehatan  Untuk pembinaan dan pengawasan kerja asisten apoteker.

 
Asisten Apoteker yang dipekerjakan agar sesuai dengan ketentuan.

 
 
69 Izin Pengobatan Tradisional Kep. Menkes No.1076/ MENKES/SK/ Vll/ 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional  Untuk pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengobatan tradisional.  Penyelenggaraan pengobatan tradisional agar sesuai dengan ketentuan.   
70 Izin Fisioterapi Kep. Menkes No. 1189A/Menkes/SK/ X/1999 tentang Wewenang Penetapan Izin Di Bidang Kesehatan  Untuk pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan fisioterapi.

 
Penyelenggaraan fisioterapi agar sesuai dengan ketentuan.

 
 
71 Izin Tukang Gigi dan Tekniker Gigi Kep. Menkes No. 1189A/Menkes/SK/ X/1999 tentang Wewenang Penetapan Izin Di Bidang Kesehatan  Untuk pembinaan dan pengawasan terhadap tukang gigi dan tekniker gigi.

 
Tukang gigi dan tekniker gigi agar bekerja sesuai dengan ketentuan sehingga tidak merugikan konsumen.   
72 Izin Penyehatan Makanan dan Jasa Boga Kep. Menkes No. 715/Menkes/SK/ V/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasaboga  Untuk pembinaan dan pengawasan art pentingnya penyehatan makanan dan jasa boga.  Makanan dan jasa boga agar memperhatikan masalah kesehatan.

 
 
73 Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Kep. Badan POM No. Hk.00.05.5. 1639 tentang Pe doman Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT)  Untuk pengawasan dan legalisasi produksi pangan industri rumah tangga agar aman dikonsumsi.  Produksi pangan industri rumah tangga agar aman dikonsumsi

 
 
74 Surat Keterangan Laik Sehat Rumah Makan dan Restoran Kep. Menkes No.1098/Menkes/ SK/VII/2003 tentang Persyarat an Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran  Untuk pembinaan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat bahwa rumah makan dan restoran sehat.  Rumah makan dan restoran yang dijalankan agar sehat.

 
 
75 Izin Operasional Perusahaan Pemberantasan Hama/Pestcontrol Kep. Menkes No.1350/Menkes/SK/ XII/2001 tentang Pengelo laan Pestisida.

 
Untuk pembinaan dan pengawasan terhadap operasional perusahaan pemberantasan hama/pestcontrol.  Operasional perusahaan pem berantasan hama/pestcontrol agar sesuai dengan ketentuan.   
76 Perizinan Pusat Kebugaran Jasmani Kep. Menkes No. 1189A/Menkes/SK/ X/1999 tentang Wewenang Penetapan Izin Di Bidang Kesehatan  Untuk pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pusat kebugaran jasmani.  Pusat kebugaran jasmani yang diselenggarakan agar sesuai dengan ketentuan.   
77 Surat Keterangan Laik Sehat Hotel Permenkes No. 80/Menkes/Per/11/ 1990 tentang Persyarat an Kesehatan Hotel

 
Untuk pembinaan dan memberikan periindungan kepada masyarakat bahwa hotel tersebut sehat.

 
Hotel yang dikelola agar selalu sehat sehingga tidak merugikan tamu yang datang.

 
 
78 Surat Keterangan Laik Sehat Kolam Renang dan Pemandian Umum Permenkes No. 061/Menkes/Per/1/ 1991 tentang Persyaratan Kesehatan Kolam Renang dan Pemandian Umum

 
Untuk pembinaan dan memberikan periindungan kepada masyarakat bahwa kolam renang dan pemandian umum tersebut sehat.  Kolam renang dan pemandian umum yang dikelola agar selalu sehat dan tidak merugikan pengunjung.

 
 
79 Surat Keterangan Laik Sehat Depot Air Minum Isi Ulang Kep. Menkes No. 907/MENKES/SK/ VII/2002 tentang Syarat-Syarat Dan Pengawas an Kualitas Air Minum

 
Untuk pembinaan dan memberikan periindungan kepada masyarakat bahwa depot air minum isi ulang tersebut sehat.  Depot air minum isi ulang yang dikelola selalu sehat sehingga tidak merugikan konsumen.