Kementerian PAN - RI
 
DAFTAR PERIZINAN YANG DITERBITKAN  KODYA JAKARTA UTARA
TOTAL PERIZINAN :  13
NO
NAMA/JENIS/MACAM PERIZINAN
DASAR HUKUM
TUJUAN/URGENSI/MANFAAT
ISI KETENTUAN PERIZINAN
SYARAT BIAYA (Rp.) WAKTU
1 Sudin Pendapatan daerah Jakarta Utara I & II Ijin Penyelenggaraan Reklame - Perda Prov DKI Jakarta No.3 tahun 2001
- Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta No. 29 tahun 2002.
- Perda No. 2 tahun 2004 ttg Pajak Reklame.
- Kep. Gubemur KDKI Jakarta No. 37 th. 2000 ttg. Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame.
 
Pengaturan dan Pengawasan Pemasangan Reklame

 
Kep. Gubernur Prov. DKI Jakarta No. 37 tahun 2000 ttg. Juklak Penyelenggaraan Reklame ps. 13 (bagian ketiga, perijinan) ; Setiap Penyelenggaraan Reklame wajib terlebih dahulu mendapat ijin tertulis dari Gubemur atau Pejabat yang ditunjuk.
 
 
2 Sudin Perumahan Ijin Rumah Kost. - Keputusan Gubernur KDKI Jakarta No. 2693 th. 1987. Ttg. Pedoman Pengaturan Perumahan Pemondokan (Rumah Kost) dalam wilayah DKI Jakarta.
- Keputusan Gubernur KDKI Jakarta No. 107 th. 1989 Ttg Petunjuk Pelaksanaan Pengaturan Perumahan Pemondokan (Rumah Kost) dalam wilayah DKI Jakarta.
 

Tertib Rumah Kost. Terdatanya Rumah-Rumah Kost yang sudah mempunyai Ijin.

 

- PM 1
- Foto Copy KTP
- Foto Copy KK
- Foto Copy PBB
- Foto Copy Sertifikat Rumah/
- Surat Tanah
- Denah Kamar.
 
 
3 Suku Dinas Tenaga Kerja & Trans JU Ijin Operasional Penempatan Tenaga Kerja Pasal. 37 ayat (2) UU. 13/2003 tentang Ketenaga Kerjaan KEPMEN/SK. KKDIS.

 
Untuk melihat apakah di Perusahaan itu dimungkinkan untuk Kontrak Kerja atau tidak/dari Perusahaan yang bertanggungjawab terhadap Buruh
 
Meliputi Hak dan Kewajiban antara pengusaha dan buruh.
 
 
4 Kantor Pelayanan Pemakaman 1. Ijin Mengangkut Jenazah keluar wilayah DKI Jakarta. Perda No. 3 tahun 1999

 
Untuk mengawasi agar Jenazah yang dibawa meninggal karena sakit atau sebab lainnya.
 
 
5 2. Ijin Menahan Jenazah. sda  sda   
6 3. Ijin memindahkan kerangka Jenazah sda  sda   
7 Sudin Koperasi & UKM 1. Badan Hukum Koperasi (Tkt. Provinsi) UU No. 25/1992 ttg Perkoperasian  Sebagai Legalitas Usaha Koperasi  Mencakup Anggaran Dasar Koperasi Dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi   
8 2. SIPTUK (Tkt. Provinsi) SK. Gub. Ill Tahun 2004 ttg. Penataan Lokasi dan Usaha Pedagang K. 5 di Prov. DKI Jakarta  Sebagai Legalitas Usaha Kecil di Lokasi  Menunjukan Tempat Usaha.   
9 3. KIPLUS (Rencana Sd.) SK. Gub. HI Tahun 2004 ttg. Penataan Lokasi dan Usaha Pedagang K. 5 di Prov. DKI Jakarta  Sebagai Legalitas Pdg PK. 5 Khusus ttg Tempat Usaha Sementara (JU)  Menunjukan Tempat Usaha   
10 4. KIV (Rencana Sd) SK. Gub. III Tahun 2004 ttg. Penataan Lokasi dan Usaha Pedagang K. 5 di Prov. DKI Jakarta  Sebagai Identitas Pedagang  Menunjukan Identitas Pedagangnya.   
11 Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 1. Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
2. Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
3. SK Menperindag Rl No.596/MPP/Kep/9 /2004 tanggal 23 September 2004 tentang Standar Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan.
 
1. Menghindarkan masyarakat dari praktek perdagangan yang tidak bertanggung jawab
2. Merupakan Sumber Informasi Usaha mengenai Identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha
3. Untuk menciptakan iklim usaha yang sehat
 


Terlampir
 
 
12 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 1. KepMen 289/MPP/Kep/10/2001 tanggal 05 Oktober 2001
2. SK Gub. Prov. DKI No. 3586/2003 tanggal 24 Oktober 2003
 
1. Dengan Tujuan untuk memberi kekuatan hukum bagi perusahaan yang telah mendapatkan izin
2. SIUP untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan di Wilayah kerja Negara Republik Indonesia
 
Terlampir   
13 3. Izin Industri A. Tanda Daftar Industri (TDI) B. Izin Prinsip C. Izin Usaha Tetap D. Izin Perluasan 1. UU No.5/1984 Tentang Perindustrian
2. SK Menperindag Rl No. 590/MPP/Kep/10/1999

 
1. Untuk memberikan kepastian Hukum dalam berusaha
2. Legalitas Perusahaan dalam berusaha jelas
3. Untuk mengetahui investasi yang ditentukan dalam perusahaan
4. Untuk mengetahui penyerapan tenaga kerja yang diserap oieh perusahaan tersebut
5. Untuk mengetahui penggunaan bahan baku khususnya bahan baku local
6. Pemasaran yang teiah dicapai (sudah ekspor)

 
Terlampir