Kementerian PAN - RI
 
DAFTAR PERIZINAN YANG DITERBITKAN  KABUPATEN ACEH TIMUR
TOTAL PERIZINAN :  13
NO
NAMA/JENIS/MACAM PERIZINAN
DASAR HUKUM
TUJUAN/URGENSI/MANFAAT
ISI KETENTUAN PERIZINAN
SYARAT BIAYA (Rp.) WAKTU
1 Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)/ Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) -SK Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor :369/KPTS/M/2001 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.



-Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 21 Tahun 2003 tentang Penetapan Besar Biaya SIUJK dalam Kabupaten Aceh Timur



 
Melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan di bidang jasa konstruksi.  Melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan di bidang jasa konstruksi.   
2 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) -Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-Undang Gangguan (UUG/HO) bagi Perusahaan yang berlokasi diluar Kawasan Industri.


-Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 1990 tentang Ketentuan Bangunan dan Pemungutan Uang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).


-Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).


-Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 248 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Penilaian Kelayakan Ijin Mendirikan Bangunan Kabupaten Aceh Timur.

 
Mengetahui kelayakan dalam mendirikan bangunan dan mempunyai ijin.  Tata cara pemberian izin, masa berlakunya izin dan struktur dan besarnya tarif.   
3 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) -1458/MP/IV/1984 tentang Ketentuan Tata Cara Pemberian SIUP


-Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 591/MPP/Kep.10/1999 tanggal 13 Oktober 1999


-Peraturan Daerah Nomor 350.20 Tahun 2001.

 
Legalitas Perusahaan  -Ketentuan tata cara pemberian SIUP

-Retribusi SIUP 
 
4 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) -Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan tanggal 1 Pebruari 1982

-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999

-Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 597/MPP/Kep/9/04 tentang Pedoman Administrasi Wajib Daftar Perusahaan dan Informasi TDP tanggal 23 September 2004

 
Setiap Perusahaan wajib didaftarkan.  -Wajib daftar perusahaan.


-Administrasi dan informasi mengenai Tanda Daftar perusahaan.


 
 
5 Ijin Usaha Angkutan Barang (IUAB), Kitab Ijin Angkutan Barang (KIUAB) dan Kartu Tanda Operasional Angkutan Barang (KTOAB) -Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
-Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan.
-Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Angkutan Barang dalam Kabupaten Aceh Timur.
-Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 210 tahun 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Angkutan Barang dalam Kabupaten Aceh Timur.
 
-Meningkatkan pelayanan di sektor transportasi angkutan barang secara optimal berdaya guna dan berhasil guna.
-Kelancaran retribusi usaha angkutan barang.
 
-Kewajiban memiliki izin usaha angkutan barang oleh perorangan atau Badan Usaha angkutan barang dan tata cara perolehan izin dan syarat- syaratnya.
-Pemberian Kartu Tanda Operasional
-Kartu Ijin Usaha Angkutan Barang
-Tata cata memperoleh izin, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, besarnya tarif retribusi izin angkutan barang, masa retribusi izin usaha, surat pendaftaran dan penetapan retribusi.
 
 
6 Surat Keterangan Kaca Gelap -Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pasal 12(1))
-Jo Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.
-Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 439/U/PHB.76
 
Perlunya mempunyai izin kaca gelap  Wajib mempunyai surat keterangan kaca gelap bagi kendaraan bermotor menggunakan kaca gelap.   
7 Buku Uji Berkala Kendaraan -Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1983 tentang Kendaraan dan Pengemudi.
-Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan.
-Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karosari dan Bak Muatan serta Komponen-komponen.
-Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan.
-Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor.
-Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dalam Kabupaten Aceh Timur.
 
-Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
-Legitimasi hasil pengujian kendaraan wajib uji berkala
 
-Pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap kendaraan wajib uji.
-Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif.
 
 
8 Kartu Pengawasan (KP) untuk Mengangkut Barang dan Mobil Penumpang Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999       
9 Surat izin Usaha Jasa Telekomunikasi (SIUJT) -Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
-Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Telekomunikasi.
-Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
-Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.
-Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Tanda Pendaftaran Usaha di Bidang Informasi dan Komunikasi.
-Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 776 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Penggunaan Radio Telekomunikasi dalam Kabupaten Aceh Timur
 
Pentingnya pembangunan bidang komunikasi yang diatur retribusi izin penggunaan radio komunikasi dalam upaya peningkatan Pendapatan asli Daerah (PAD).  Ketentuan umum, tata cara perolehan izin, pemberian izin dan masa berlakunya izin, dan prinsip dan sasaran dalam struktur dan besarnya tarif.   
10 Izin Dispensasi Kelas Jalan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur -Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan.
-Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.
-Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan.
-Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor.
-Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemberian Izin Dispensasi Kelas Jalan dalam Kabupaten Aceh Timur.
 
Untuk menjaga dan mencegah kerusakan jalan dan jembatan yang dipakai oleh pengguna kendaraan bermotor yang melewati jalan dan jembatan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dengan kapasitas melebihi muatan tonase maksimum.  -Pemberian izin dispensasi setiap kendaraan bermotor yang melebihi kelas jalan yang dikuasai oleh pemerintah daerah harus memiliki izin tertulis dari Bupati.
-Retribusi izin dispensasi dan tata cara pengajuan.
 
 
11 Retribusi Pengukuran dan Pendaftaran Kapal < 7 GT dan Izin Berlayar -Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pelayaran.
-Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Penerimaan Uang Perkapalan (PUP).
-Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengukuran dan Pendaftaran Kapal < 7 GT dan Izin Berlayar.
 
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perhubungan laut  Nama, Objek dan Subjek retribusi, Golongan Retribusi, struktur dan besarnya retribusi, bentuk surat pengukuran dan pendaftaran kapal dan masa berlaku.   
12 Izin Usaha Peternakan -Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1983 tentang Rumah Potong Hewan Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging.
-Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan.
-Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1981 tentang Pembinaan Urusan Peternakan Ayam.
-Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Peternakan
 
Penataan penyelenggaraan ternak dan hasil ternak serta legalitas usaha peternakan.  Tata cara, persyaratan dan jenis-jenis usaha peternakan, struktur dan besarnya tarif retribusi izin usaha peternakan dan Tata cara pembayaran   
13 Izin Ketenagakerjaan -Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan.
-Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
-Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 204/MEN/1999 tentang Penetapan Tenaga Kerja Luar Daerah.
-Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan dan Izin Ketenagakerjaan.
 
Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis, profesionalisme dan kesejahteraan tenaga kerja di daerah  -Tata cara dan syarat perolehan pelayanan izin ketenagakerjaan.
-Struktur, masa dan besarnya tarif retribusi.