Kementerian PAN - RI
 
DAFTAR PERIZINAN YANG DITERBITKAN  BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
TOTAL PERIZINAN :  3
NO
NAMA/JENIS/MACAM PERIZINAN
DASAR HUKUM
TUJUAN/URGENSI/MANFAAT
ISI KETENTUAN PERIZINAN
SYARAT BIAYA (Rp.) WAKTU
1 SK.No.57/SK/2004 jo SK. No.70/SK/2004 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing - UU No. 1 Tahun 1967 jo UU. No.l 1 Tahun 1970 Tentang PMA -
- UU No.6 Tahun 1968 jo UU No. 12 Tahun 1970 Tentang PMDN
- Keppres No. 29 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap.

 
1. Transparansi
2. Agar investor mengetahui izin-izin apa yang diperlukan untuk menjalankan usaha di Indonesia, persyaratan yang harus dlpenuhi dan berapa hari proses perizinan

 
Mengatur tentang :
1. Jenis Perizinan
2. Persyaratan Perizinan
3. Lamanya Proses Perizinan

 
 
2 SK. No. 174/SK/2005 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala BKPM No.76/SK/2004 Tentang Penerbitan Izin Usaha/ Izin Usaha Tetap Bagi Perusahaan Yang Didirikan Dalarn Rangka PMDN Dan PMA Yang Tel - UU No. 1 Tahun 1967 jo UU. No. 11 Tahun 1970 Tentang PMA
- UU No.6 Tahun 1968 jo UU No. 12 Tahun 1970 Tentang PMDN
- Keppres No. 29 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap

 
1 .Mempermudah investor dalam mendapatkan IUT/ IUI.
2. Peningkatan angka realisasi bagi perusahaan yang belum menyampaikan/ memiliki IUT/IUI

 
1. Mempermudah investor dalam memperoleh IUT/IUI.
2. Penghapusan persyaratan BAP dalam pembuatan Izin Usaha

 
 
3 Surat Keputusan Ketua BKPM No. 66/SK/2004 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing di Daerah Industri Pulau Batam. - UU No. 1 Tahun 1967 jo UU. No. 11 Tahun 1970 Tentang PMA
- UU No.6 Tahun 1968 jo UU No. 12 Tahun 1970 Tentang PMDN
- SK.No.57/SK/2004 jo SK. N0.70/SK/2004 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing

 
Mempermudah pelayanan perizinan perusahaan PMA/ PMDN di Pulau Batam.

 
Mempermudah pelayanan perizinan khusus di Pulau Batam sebagai daerah kawasan industri.