Kementerian PAN - RI
 
DAFTAR PERIZINAN YANG DITERBITKAN  DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM
TOTAL PERIZINAN :  32
NO
NAMA/JENIS/MACAM PERIZINAN
DASAR HUKUM
TUJUAN/URGENSI/MANFAAT
ISI KETENTUAN PERIZINAN
SYARAT BIAYA (Rp.) WAKTU
1 Permohonan Penggunaan Ahli Hukum Warga Negara
  1. Kepmenkeh Rl No. M.01.HT. 04.02 Tahun 1997 tanggal 14 Juli 1997 tentang Penggunaan Ahli Hukum Warga Negara Asing oleh Kantor Konsultan Hukum Indonesia;



  2. UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (LNRI No. 49 Tahun 2003).
 
     
2 Permohonan Perubahan Nama UU No. 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga.  - Untuk kepastian hukum;
- Bermanfaat untuk masalah waris dan perkawinan;
- Untuk WNI keturunan Tionghoa berasimilasi.
 
   
3 Permohonan Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) a). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

b). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;

c). Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas;

d). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.;

e). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank;

f). Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Didokumentasikan Sebagai Setoran Saham;

g). Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01 .HT.01.01 Tahun 2000 tanggal 4 Oktober 2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

h). Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor C-1.HT.01.01 Tahun 2001 tanggal 2 Maret 2001 tentang Dokumen Pendukung Format Isian Akta Notaris (FIAN) Model I dan Dokumen Pendukung Format Isian Akta Notaris (FIAN) Model II untuk Perseroan Terbatas Tertentu;

i). Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-01.HT.01.01 Tahun 2003 tanggal 22 Januari 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas;

j). Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-01.HT.01.04 Tahun 2003 tanggal 22 Januari 2003 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas;

k). Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-03.HT.01.04 Tahun 2003 tanggal 5 Maret 2003 tentang Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas;

l). Surat Edaran Direktur Administrasi Hukum Departemen Kehakiman Asasi Manusia Republik Nomor C-HT.01.10-03 tanggal 8 Maret 2004 tentang Berakhirnya Sistem Manual terhadap Permohonan Pengesahan Akta Pendirian, Persetujuan, dan Pelaporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas;

m). Surat Edaran Direktur Administrasi Hukum Departemen Kehakiman Asasi Manusia Republik Nomor C-24.HT.01.10 tanggal 12 November 2004 tentang Petunjuk Teknis Sistem Administrasi Hukum Umum;

n). Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26. HT.01.10 Tahun 2004 tanggal 6 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;

o). Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C.HT.03.10-03 Tahun 2005 tanggaf 20 Januari 2005 tentang Kewajiban Notaris Menyerahkan Disket yang memuat Anggaran Dasar Perseroan Terbatas kepada Perum Percetakan Negara Republik Indonesia.

 
     
4 Permohonan Pengesahan Pendirian Yayasan; a). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
b). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
 
     
5 Permohonan Pengesahan Pendirian Perkumpulan; a). Staablad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van Varenigingen);

b). Pasal 1653-1665 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

 
     
6 Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, Penghapusan/Pencoretan Sertifikat Jaminan Fidusia dan Pengajuan Pe a). Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

b). Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;

c). Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jents Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman;

d). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia;

e). Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.UM.01.06 Tahun 2000 tentang Bentuk Formulir dan Tata Cara Pendaftaran Fidusia;

f). Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 08-PR.07.01 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia;

g). Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-03.PR.07.10 Tahun 2001 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia di Seluruh Kantor Wilayah Departemen Kehakiman san Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;

h). Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-02.PR.07.10 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-03.PR.07.10 Tahun 2001 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia di Seluruh Kantor Wilayah Departemen Kehakiman san Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

i). Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor C.UM.01.10-11 Tahun 2001 tentang Perhitungan Penetapan Jangka Waktu Penyesuaian dan Pendaftaran Perjanjian Jaminan Fidusia;

j). Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor C.UM.02.03-31 tanggal 8 Juli 2002 tentang Standarisasi Laporan Pendaftaran Fidusia dan Registrasi;

k). Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor C. HT.01.10-22 Tahun 2005 tentang Standarisasi Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia.

 
     
7 Permohonan Surat Keterangan Wasiat; a). Staatblad 1920 Nomor 305 tentang Ordonansi Daftar Wasiat;
b). KUH Perdata.
 
Untuk memberikan informasi apakah seseorang meninggalkan surat wasiat atau tidak berdasarkan Laporan bulanan notaris dalam hal:
a). Pembuatan surat Keterangan Hak diwaris;
b). Pembuktian suatu perolehan hak atas kekayaan;
c). Pengalihan hak atas harta warisan.
 
   
8 Permohonan Pengangkatan Notaris; a). Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (Reglement op het Notaris Ambt in Indonesia Staatblad 1860 Nomor 3);

b). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 700 Tahun 1954);

c). Surat Ketetapan Menteri Kehakiman RIS Nomor J.Z/17/14 (BN 50-35) tanggal 22 Mei 1950 tentang Sumpah Jabatan Notaris bagi Notaris yang berkedudukan di Jakarta yang harus dilakukan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri;

d). Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor KMA/06/SKB/VII/1987, Nomor M.04-PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris tanggal 6 Juli 1987;

e). Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-11.HT.03.01 Tahun 1988 tentang Wakil Notaris Sementara;

f). Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-01.UM.01.06 Tahun 1993 tentang Penetapan Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Lingkungan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan;

g). Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-13.HT.03.10 Tahun 1993 tentang Pembinaan Notaris;

h). Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01 .HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan;

i). Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2004 tanggal 16 Januari 2004 tentang formasi Notaris di Seluruh Indonesia;

j). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

 
     
9 Permohonan Grasi; a). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi;

b). Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor J.C.3/1976/42/10 tanggal 28 Juli 1950;

c). Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor J.C.2/1976/42/11 tanggal 5 November 1969.

 
     
10 Permohonan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); a). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana pasal 7 ayat (2);

b). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana;

c). Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.18-PW.07-03 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

 
Melakukan penegakan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing PPNS yang ada di masing-masing Departemen /Instansi     
11 Permohonan Legalisasi Staatblad 1909 No. 291 tentang Legalisasi Tanda Tangan.       
12 Pendaftaran Partai Polrtik; a). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Poiitik;

b). Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.09.03 Tahun 1999 tentang Panitia Pendaftaran Partai Poiitik;

c). Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HL01.10 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanan Pendaftaran Ulang, Pendaftaran Pendirian, Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Nama, Lambang, Tanda Gambar, Pengurus Tingkat Nasional, serta Pembubaran dan Penggabungan Partai Politik

 
Memberikan kepastian hukum bagi partai politik setelah mendapat pengesahan status badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM;

Sebagai media bagi partai politik untuk memperoleh informasi cara mendirikan partai politik.

 
   
13 Permohonan Kewarganegaraan Rl; a). UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Rl;

b). PP Nomor 67 Tahun 1958 tentang Pelaksanaan UU No. 62 Tahun 1958;

c). Keppres No. 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;

d). Keppres NO. 57 Tahun 1995 Jo SE Menkeh No. DTA/152/7 Tahun 1970 tentang Penyelesaian Permohonan Memperoleh Kewarganegaraan Rl ex. Pasal 3,4, dan 5 UU No, 62 Tahun 1958;

e). Permenkeh No. JB.3/166/22 Tahun 1958, tentang Pernyataan Keterangan Memperoleh Kewarganegaraan Rl atau Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Rl;

f). Peraturan Menteri Kehakiman Nomor JB.3/4/12 Tahun 1978 tentang Surat Bukti Kewarnegaraan Reupblik Indonesia;

g). Surat Edaran Menteri Kehakiman Nomor JHB.3/31/3 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor JB.3/4/12 tanggal 14 Maret Tahun 1978;

h). Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.HL04.02 tanggal 25 April Tahun 1983 tentang Surat (pernyataan) Keterangan Kewarganegaraan Berdasarkan Perjanjian Dwi Kewarganegaraan RI-RRC dan Pemberian Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia.

 
     
14 Permohonan SBKRI a). Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor JB.3/4/12 tanggal 14 Maret 1978 tentang Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia;

b). Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor JHB. 3/31/3 tanggal 10 Juli 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor JB. 3/4/12 tanggal 14 Maret 1978;

c). Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.HL.04.02 Tahun 1983 tanggai 25 April 1983 tentang Surat (Pernyataan) Keterangan Kewarganegaraan Berdasarkan Perjanjian Dwi Kewarganegaraan Rl-RCC dan Pemberian Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia.

 
     
15 Permohonan Perumusan dan Identifikasi Sidik Jari (DAKTILOSKOPI). a). Koninklijk Belsuit Nomor 27 tanggal 16 Januari 1911 (IS.1911 Nomor 234) tentang Penugasan kepada Departemen Kehakiman untuk Menetapkan Sistim Identifikasi Sidik Jari atau Daktiloskopi;

b). Besluit Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 21 Tanggal 30 Maret 1920 (IS. 1920 Nomor 259} tentang Pembentukan Kantor Pusat Daktiloskopi Departemen Kehakiman Beserta Organisasi dan Tatalaksananya.

 
Agar diperofeh kepastian dalam usaha mengidentifikasi seseorang baik untuk kepentingan alat bukti dibidang kriminal maupun non kriminal.     
16 Surat Perjalanan Rl (PASPOR Rl) a). UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;
b). PP No. 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Rl;
c). PP No. 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan;
d). PP No. 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Kehakiman;
 
Paspor merupakan dokumen resmi yang memuat identitas diri pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara.     
17 Visa a). UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimgirasian;

b). PP No. 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan;

c). PP No. 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian;

d). PP No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin masukdan Izin Keimigrasian;

e). PP No. 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Kehakiman;

f). Kepres no. 18 Tahun 2002 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 31 Maret 2003;

g). Kepres no. 18 Tahun 2003 Tentang Batas Visa Kunjungan Singkat;

h). Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi No. F-709.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Perubahan Bentuk dan Spesifikasi Teknis Stiker Visa Biasa;

i). Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi No. F-710.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Program Aplikasi Visa Stiker

 
Visa merupakan izin tertulis yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia.     
18 Izin Masuk UU No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian;  Izin Masuk merupakan cap/tanda elektronik yang diterakan pada Paspor bagi setiap orang yang akan masuk ke wilayah Indonesia.     
19 Tanda Bertolak a). PP No. 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan;
b). PP No. 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian;
 
Tanda Bertolak merupakan bukti keabsahan bagi setiap orang akan meninggalkan wilayah Indonesia berupa cap yang diterakan pada Paspor.     
20 Izin Singgah PP No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, izin masuk dan Izin Keimigrasian sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 38 Tahun 2005  Izin Singgah merupakan bukti keabsahan yang diberikan kepada orang asing untuk singgah di wilayah Indonesia selama 14 (empat belas) hari     
21 Izin Kunjungan PP No. 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Kehakiman;  Izin Kunjungan merupakan bukti keabsahan bagi orang asing untuk berada di Indonesia da lam rangka kunjungan selama paling lama 60 (enam puluh) hari.     
22 Izin Tinggal Terbatas Keppres Rl No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara  Izin Tinggal Terbatas merupakan bukti keabsahan bagi orang asing untuk berada di wilayah Indonesia selama 1 (satu) tahun hingga 2 (dua) tahun     
23 Izin Tinggal Tetap UU No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian;  Izin Tinggal Tetap merupakan bukti keabsahan bagi orang asing untuk menetap di wilayah Indonesia selama paling lama 5 (lima) tahun.     
24 Izin Masuk Kembali UU No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian;  Izin Masuk Kembali merupakan izin yang diberikan kepada Orang Asing di wilayah Indonesia pemegang izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap untuk dapat masuk kembali ke wilayah Indonesia tanpa harus mengajukan visa lagi.     
25 Surat Keterangan Keimigrasian untuk Pewarganegaraan a). UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Rl;
b). PP No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 38 Tahun 2005.
 
Surat Keterangan Keimigrasian merupakan surat keterangan yang diberikan kepada Orang Asing dalam rangka untuk memperoleh Kewarganegaraan Indonesia melalui naturalisasi     
26 Kemudahan Khusus Keimigrasian a). UU No. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Rl;
b). Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-658.IZ.01. 10 Tahun 2003 tentang Bentuk Peneraan Izin Tinggal Terbatas Kemudahan Khusus Keimigrasian.
 
Kemudahan Khusus Keimigrasian merupakan izin Tinggal yang khusus diberikan kepada tenaga ahli asing yang bekerja pada alat apung yang beroperasi di wilayah Indonesia berupa pembebasan Visa, Izin Keimigrasian, Pendaftaran Orang Asing dan Izin Masuk Kembali.     
27 Perlindungan Hak Cipta a). UU No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta;

b). UU No. 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas UU No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta;

c). UU Rl No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta;

d). UU Rl No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;

e). PP No. 14 Tahun 1989 tentang Dewan Hak Cipta;

f). PP No. 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau perbanyakan ciptaan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan;

g). PP No. 7 Tahun 1989 tentang perubahan atas PP No. 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta;

h). Keppres Rl No. 17 Tahun 1988 tentang Pengesahan Persetujuan mengenai Pertindungan Hak Cipta atas rekaman suara antara Rl dengan Masyarakat Eropa;

i). Keppres Rl No. 25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan mengenai Perlindungan Hak Cipta antara Rl dengan Amerika Serikat;

j). Permen Kehakiman Rl No. M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang permohonan pendaftaran ciptaan;

k). Kepmenkeh Rl No. M.04-PW.07.03 Tahun 1988 tentang penyidikan Hak Cipta;

I). SE Menkeh Rl No. M.01-PW.07.03 Tahun 1990;

m. Fatwa MA Rl No. KMA/114/V/1990 tentang penyerahan hasil penyidikan PPNS Penuntut Umum.

n). Surat Edaran Menteri Kehakiman Rl No. M. 02.HC.03.01 Tahun 1991 tentang kewajiban melampirkan NPWP dalam permohonan pendaftaran ciptaan dan pencatatan pemindahan hak ciptaan terdaftar ditegaskan bahwa permohonan pendaftaran ciptaan serta pencatatan pemindahan hak atas ciptaan terdaftar , yang diajukan atas nama pemohon yang berdomisili di wilayah Indonesia diwajibkan melampirkan NPWP.

 
     
28 Pertindungan di bidang Paten a). UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten;

b). UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten;

c). PP No. 32 Tahun 1991 tentang Impor Bahan Baku atau Produk tertentu yang dilindungi Paten Produksi Obat dalam Negeri;

d). PP No. 33 Tahun 1991 tentang Pendaftaran Khusus Konsultan Paten;

e). PP No. 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten;

f). PP No. 11 Tahun 1993 tentang Bentuk dan Isi Surat Paten;

g). PP No, 31 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Paten;

h). Kepmenkeh Rl No. M.01-HC.02.01 Tahun 1989 tentang Pencabutan Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.S.5/41/4 tanggal 12-08-1953 dan No. J.G.1/2/17 tanggal 29-10-1953;

i). Kepmenkeh Rl No. M.01-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Paten Sederhana;

j). Kepmenkeh Rl No. M.01-HC.01.10 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Pengumuman Paten;

k). Kepmenkeh Rl No. M.05-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pendaftaran Khusus Konsultan Paten;

I). Kepmenkeh Rl No. M.06-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pengajuan Permintaan Paten;

m), Kepmenkeh Rl No. M.01-HC.02.10 Tahun 1996 tentang Tata Cara Pengajuan Permintaan Banding Paten;

n). Kepmenkeh Rl No. M.04-HC.07.10 Tahun 1996 tentang Sekretaris Komisi Banding Paten;

o). Kepmenkeh Rl No. M.07-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Bentuk Syarat-Syarat Permintaan Pemeriksaan Substantif Paten;

p). Kepmenkeh Rl No. M.08-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Pencatatan dan Pemeriksaan Salinan Dokumen Paten;

q). Kepmenkeh Rl No. M.04-HC.01.10 Tahun 1991 tentang Persyaratan Jangka Waktu dan Tata Cara Pembayaran Biaya Paten;

r). Lampiran Kepmenkeh Rl No. M.04-HC.02.10 Tahun 1992 Tanggal 18 September 1992 tentang Tarif Pungutan Biaya Paten;

s). SE Menkeh Rl No. M.03-HC.02.10 tahun 1991 tanggal 2 Agustus 1991 tentang Penetapan Biaya Permintaan dan Pemeriksaan Substantif Paten.

 
     
29 Perlindungan di bidang Merek a). UU No.19 Tahun 1961 tentang Merek;

b). PP No. 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek;

c). PP No. 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa yang dapat dimintakan Merek;

d). PP No. 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Merek;

e). Lampiran Pemerintah Rl No. 24 tanggal 23 Maret 1993 tentang Daftar Kelas Barang atau Jasa;

f). Kepmenkeh Rl No. M.02-HC.01.10 Tahun 1993 tentang Penetapan Biaya Merek; g. Instruksi Menteri Kehakiman Rl No. JME 1/1/9 Tahun 1978 tentang Merek Kombinasi.

h). UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

 
     
30 Desain Industri UU Rl No.31 tahun 2000 tentang Desain Industri       
31 Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu UU Rl No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.       
32 Rahasia Dagang UU Rl No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.